Sejarah Singkat Perkebunan Watuwudo Milik Rakyat Pinokalan yang di Kuasai PT.MSM/TTN

Pada tahun 1920 masyarakat Pinokalan memperluas area perkebunannya arah ke Utara Desa menyusuri sungai Girian dan perkebunan ini dinamai Apela yang berarti batudomato. Tahun 1924 Pemerintah Belanda minta pada Kades Pinokalan agar perkebunan Apela diserahkan kepada beberapa kepala keluarga asal Desa Kaima, Kaasar, Karegesan dan Lembean sebagai gantinya pemerintah Belanda menunjuk Hutan yang berada di sebelah Utara Hutan Wiau dan dinamai oleh masyarakat Pinokalan WATUWUDO artinya batu warna putih agak kekuning kuningan campur kelabu yang luasnya 1.000 Ha seluas Kelurahan Apela I dan Apela II .

Untuk mengolah tanah ganti (Watuwudo) Kades /Tumatenden Jacobus Kaunang menyerahkan kepemimpinan Desa Pinokalan kepada Simon Sumlang dan pada tahun 1932 seluruh areal Watuwudo selesai ditumpas. Adapun batas- batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : dengan kompleks hutan Rinondoran, 

Timur : dengan kompleks hutan Rinondoran/ Rarandam,

Selatan : dengan hutan Wiau 

Barat : dengan sungai Maen.

Berhubung musim kemarau yang cukup panjang pada waktu itu rencana Watuwudo akan di jadikan Desa oleh Jacobus Kaunang menjadi sirna karena mengambil air minum sangat jauh. Kemudian Jacobus Kaunang mendapat suatu areal pemukiman yang baik yaitu dekat sungai Araren.

Tempat ini kemudian bernama TINERUNGAN dan di resmikan oleh HUKUM BESAR GERUNGAN dan mengangkat lagi Jacobus Kaunang menjadi Kades tahun 1934 dan perkebunan Watuwudo menjadi wilayah kepolisian Tinerungan/ Pinasungkulan sampai sekarang.

Waktu mengolah perkebunan Watuwudo masyakat Pinokalan mengalami a.l hambatan babi hutan, sapi hutan kera (yaki) sehingga kelapa yang di tanam menjadi rusak/mati dan hambatan lain lagi yaitu penjajahan Jepang sehingga surat-surat yang berbahasa Belanda di musnahkan oleh para pemiliknya dan atau digali dalam tanah, gerombolan PPK serta pergolakan Daerah dimana perkebunan ini menjadi markas xxxx serta pemberontakan G 30S/ PKI. Hambatan - hambatan lain yang dapat di sampaikan a.l di bidang Pemerintahan yaitu perubahan status Kecamatan Bitung menjadi Kota Administratif lalu ke Kota Madya DATI II Bitung (sekarang Kecamatan Likupang Minahasa Utara 1998) 

Sejarah singkat ini tidak mengurangi usaha- usaha dari beberapa orang yang sudah menyusun lebih dahulu mengenai sejarah perkebunan Watuwudo a.l Sdr.Nelson J Lentey yang sudah di Ketahui  Oleh banyak orang.

Sumber: Joseph Kaunang 1995 

Mengetahui :

Kepala Kelurahan : K I Kaunang

Camat Bitung Utara : J. Porawouw S.sos 

(1997)

Baca Selengkapnya - Sejarah Singkat Perkebunan Watuwudo Milik Rakyat Pinokalan yang di Kuasai PT.MSM/TTN

Rakyat Miskin Topang Orang Kaya

JAKARTA ~ Strategi pembiayaan ekonomi pemerintah selama ini ternyata cuma memunculkan ketidakadilan karena hanya menguntungkan segelintir orang kaya. Alokasi kredit perbankan tercatat lebih banyak untuk kepentingan pengusaha ketimbang mengangkat kehidupan rakyat miskin.

Padahal, sebagai pembayar pajak, rakyat miskin menyumbang penerimaan APBN yang sebagian dialokasikan untuk membayar utang bunga obligasi rekapitalisasi perbankan dan akhirnya dimanfaatkan bank untuk kredit bagi segelintir pengusaha.
Itu berarti secara tidak langsung rakyat miskin yang tidak menikmati pertumbuhan ekonomi dipaksa untuk berbagi menanggung utang pengusaha hitam obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Dana publik selama ini hanya beredar di antara pengusaha besar dan sama sekali tidak berpihak kepada ekonomi rakyat. Uang hanya beredar di antara mereka yang punya modal saja. Mereka juga lebih memilih investasi ke pasar obligasi dan properti daripada mengembangkan usaha kecil dan menengah," kata peneliti pada Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Revrisond Baswir kepada Koran Jakarta, Kamis (26/5).

Menurut dia, para pengusaha itu mendapatkan akses modal dari bank yang selama ini menikmati keuntungan hanya dari hasil bunga obligasi rekapitalisasi perbankan yang mencapai lebih dari 600 triliun rupiah.

"Padahal, bunga obligasi itu berasal dari pemerintah yang sumbernya dari pajak rakyat. Jadi, rakyat dibebani bayar pajak untuk dinikmati segelintir pengusaha," kata Revrisond.

Sampai saat ini, pemerintah per tahunnya rata-rata harus membayar 60 triliun rupiah untuk bunga obligasi yang diterbitkan guna mem-bailout bank pengusaha hitam. Sebagian bank yang kolaps pada 1998 itu karena dimanipulasi oleh pemiliknya sendiri.

Revrisond menambahkan beban anggaran yang sangat besar harus ditanggung oleh rakyat pembayar pajak dan masyarakat luas.

"Paling tidak obligasi rekapitalisasi yang ratusan triliun rupiah itu harus membebani APBN setiap tahun yang berakibat peningkatan pajak, pencabutan subsidi, pengurangan pos-pos anggaran lainnya seperti pendidikan, kesehatan," jelas dia.

Senada dengan Revrisond, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmad Ma'ruf, menegaskan perbankan yang semestinya berfungsi sebagai penyalur modal untuk sektor ekonomi rakyat, justru lebih suka mengalirkan dana kepada grup mereka sendiri atau kepada instrumen-instrumen yang hanya mengabdi pada sebesar-besarnya keuntungan pemilik bank.

"Polanya, dana dari masyarakat tidak dikembalikan ke masyarakat, tapi ke instrumen SBI atau obligasi rekap, bunganya yang bayar pemerintah dari pajak rakyat, atau disalurkan ke pengusaha besar bagian dari grupnya. Kalau pengsuaha bangkrut, bank bangkrut, muncul pola BLBI, apa namanya kalau tidak menyandera?" tukas Ma'ruf.


Kredit Properti

Pengamat ekonomi Universitas Airlangga, Soebagyo, menyatakan gejala meningkatnya kredit ke sektor properti bukannya tanpa risiko. Pengalaman Jepang, sektor perbankannya nyaris ambruk karena kredit properti macet. Apalagi konsentrasi pengembang properti saat ini lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi strata mapan. "Para pembeli properti itu adalah mereka yang berada di strata pendapatan tinggi. Propertinya juga properti mewah, bukan rumah sederhana," kata dia.

Perbankan, lanjut dia, getol menyalurkan kredit ke properti karena perlu menyalurkan kelebihan likuditas dan berkepentingan mendapatkan pendapatan bunga memadai. Hal inilah yang mengakibatkan gelembung harga properti yang sewaktu-waktu bisa pecah.

Pengajar Lemhanas, John Palinggi, mengatakan kenaikan harga tanah dipicu oleh penguasaan lahan properti oleh pengusaha besar. Bahkan, 4 persen pengusaha properti menguasai hampir 70 persen lahan di Jakarta. Ini pertanda bahwa kekuatan ekonomi Indonesia berada di pengusaha kaya ini.

"Tidak heran jika sekarang ini ada pemusatan kue ekonomi pada sekelompok pengusaha. Dan ini sangat berbahaya bagi masa depan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, pemusatan kue ekonomi pada segelintir pengusaha membuat ketimpangan kesejahteraan. Jurang antara kaya dan miskin begitu menganga di Indonesia saat ini. "Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Lapangan kerja terbatas dan sumber daya ekonomi dikuasai segelintir orang. Ini tidak baik bagi masa depan ekonomi Indonesia," imbuh John.

Pemusatan kue ekonomi pada segelintir pengusaha ini menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Jika situasi ini tidak ditata dengan baik, bisa menimbulkan keguncangan ekonomi. "Mereka yang kaya ini sangat menentukan ekonomi kita ke depan dan ini sangat berbahaya," tegasnya.

Peneliti ekonomi LIPI Latif Adam mengaku tidak ada jalan pintas untuk memperbaiki ketimpangan sosial ini karena hal itu perlu dilakukan secara gradual dengan mengembangkan sektor tradable, baik dari sisi pertanian maupun industri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan lebih banyak pada sektor pertanian.

"Harus ada yang pro terhadap sektor UKM (usaha kecil menengah) dan itu obat mujarab untuk mengurangi ketimpangan sosial. Kalau tidak ada komitmen pada sektor ini, permasalahan ketimpangan sosial masih akan terjadi," tegas dia.

Baca Selengkapnya - Rakyat Miskin Topang Orang Kaya

Jelang 100 Hari Kepemimpinan Wali Kota Bitung

BITUNG – Program 100 hari kepemimpinan Wali Kota Bitung Hanny Sondakh dan Wakil Wali Kota Bitung Max J Lomban yang akan berakhir 2 Juni pasca dilantiknya kedua kepala daerah pada  21 Februari lalu. Banyak ditemukan permasalahan  yang perlu segera dibenahi.

Hal ini diakui oleh Wakil Wali Kota Bitung Max J Lomban saat mendampingi Wali Kota Bitung Hanny Sondakh bersama Kepala Dinas Infokom Fabian Kaloh dalam konferensi pers di ruang kerja Kantor Wali Kota Bitung, Rabu (25/5/2011).

“Setelah dilaporkan tim dapat hal dan temuan di lapangan,” ujar Lomban.

Ia menjelaskan, program 100 hari terdiri dari tiga kegiatan pokok yaitu pembenahan adminsitrasi seperti keuangan, barang dan aset, dan tugas pokok dan fungsi kepegawaian.

Pembenahan prasarana dan sarana infratruktur seperti jalan, saluran dan lampu jalan. Lalu pembenahan pelayanan masyarakat seperti perijinan, pembuatan kartu tanda peenduduk (KTP) dan Program Larasita.

Sumber: Manado Tribunnews

Baca Selengkapnya - Jelang 100 Hari Kepemimpinan Wali Kota Bitung

Kartu PNS Kotamobagu Bisa Jadi Kartu Kredit

KOTAMOBAGU - Para pegawai negeri sipil (PNS) di Kotamobagu tak usah lagi repot-repot menyimpan banyak kartu di dompetnya. Pasalnya, kartu pegawai mereka bakal bisa berfungsi pula sebagai kartu ATM dan kartu kredit.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kotamobagu Nasrun Gilalom mengatakan pembuatan kartu pegawai elektronik untuk mempermudah para PNS untuk absensi. Juga kartu tersebut bisa multi guna.

"Pada tahap pertama ada 2.000 PNS yang akan dibuat kartu pegawai elektroniknya. Sisanya akan dilaksanakan pada tahap berikutnya," kata Nasrun, Senin (30/5/2011).

Dikatakan, pembuatan kartu pegawai ini merupakan tindaklanjut  Memorandym of Understanding (MoU/nota kesepakatan) antara pihak Pemkot Kotamobagu dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan BPD Sulut beberapa waktu lalu.

Pengambilan foto dan sidik jari dilaksanakan di aula kantor wali kota Kotamobagu. Para PNS tampak berkerumun di aula tersebut. "Tak ada nomor urut, jadinya agak tak teratur," keluh seorang PNS.

Sumber: Manado Tribunnews

Baca Selengkapnya - Kartu PNS Kotamobagu Bisa Jadi Kartu Kredit

Buru Penembak Polisi, Pelabuhan Bitung Dijaga Ketat

BITUNG- Perburuan terhadap dua penembak polisi yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, semakin gencar dilakukan. Pelabuhan Bitung tidak luput dari perhatian petugas.

Intensitas keluar masuk penumpang dari dan ke Sulawesi melalui Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, terbilang tinggi. Tidak tertutup kemungkinan pelabuhan ini dijadikan tempat pelaku atau jaringannya keluar Pulau Sumatera.

Pihak Polresta Bitung berjaga-jaga dan memperhatikan penumpang yang akan turun dan berangkat.

Kapolresta Bitung AKBP Satake Bayu, Senin (30/5/2011) menjelaskan pengamanan pelabuhan diperketat guna mencegah gangguan Kantibmas dan terkait penembakan yang menimpa anggota Polda Sulawesi Tengah.

Sebelumnya, pelaku penembakan yang diketahui berjumlah empat orang itu menembak aparat kepolisian yang sedang berjaga-jaga di depan kantor BCA, Palu Selatan. Akibat kejadian ini dua polisi tewas dan seorang lainnya menderita luka parah.

Dua dari empat tersangka, yakni Fauzan dan Dayat, hingga kini masih diburu polisi dan Densus 88 Antitror. Sejauh ini polisi meyakini pelaku masih berada di daerah Poso. Meski demikian untuk mempersempit ruang gerak dan memastikan pelaku tidak keluar Sulawesi, polisi melakukan penjagaan ketat di seluruh wilayah Sulawesi.

Sumber: okezone

Baca Selengkapnya - Buru Penembak Polisi, Pelabuhan Bitung Dijaga Ketat

Areal Kaki Gunung Dua Sudara Dijadikan Perumahan

BITUNG — Areal kaki Gunung Dua Sudara kini mulai dibebaskan untuk dijadikan perumahan oleh developer. Wali Kota Hanny Sondakh (Hanson) kewalahan.
Ia mengaku hanya bisa mensosialisasikan kepada warga agar tidak lagi membuka lahan baru di areal hutan untuk dijadikan lahan pertanian atau perumahan.
“Kita hanya bisa mensosialisasikan kepada warga agar tidak lagi membuka lahan baru, mengingat jika hal tersebut terus terjadi maka material pasir akan terus menutupi drainase dan jalan kala hujan,” kata Hanson.
Hanson mengaku kewalahan untuk mencegah aksi pembukaan lahan tersebut, kendati sudah jelas mana batasan hutan dan pemukiman. Namun sayang tetap saja warga terus melakukan perambahan dengan cara membuka lahan baru di areal kaki Gunung Dua Sudara dengan alasan untuk lahan perkebunan namun lama kelamaan dijadikan pemukiman.
Menanggapi penyataan Hanson, salah satu personil Yayasan Lingkungan Hidup Cagar Hijau, Andrah Ardiansyah, mengaku kecewa. Pasalnya menurut Ardiansyah, secara aturan batas hutan dan pemukiman sudah sangat jelas, jadi mau tidak mau Hanson sebagai wali kota harus berani bertindak dan menegakkan aturan tersebut.
“Kalau cuma sosialisasi jelas warga tidak akan berhenti melakukan pembukaan lahan baru, jadi harus ada tindakan tegas dari pemerintah di lapangan terhadap warga yang ketahuan telah melewati batas hutan, jangan hanya himbauan atau sosialisasi,” kata Ardiansyah.
Menurut Ardiansyah, jika sikap Pemkot Bitung hanya bisa melakukan sosialisasi maka ancaman lonsong pasir akan terus mengintai warga kota Bitung. Karena kondisi saat ini, areal perkebunan dan perumahan terus merambah areal hutan di kaki Gunung Duasudara yang selama ini menjadi tanggul penahan pasir.
“Saya berharap Pemkot Bitung, dalam hal ini wali kota bisa cepat tanggap dan segera melakukan penegasan soal batas hutan dengan areal pemukiman sesuai aturan,” jelas Ardiansyah.

Sumber: BeritaManado

Baca Selengkapnya - Areal Kaki Gunung Dua Sudara Dijadikan Perumahan

Program Electronik KTP Bitung Terganjal Blangko

BITUNG — Rencana penerapan elektronic Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Bitung bakal mengalami hambatan. Pasalnya, belum semua warga kota Bitung memiliki KTP nasional yang menjadi dasar untuk pembuatan e-KTP.
Hal itu dikatakan Kadis Capil dan Kependukukan kota Bitung, Welem Muaya kepada beritamanado.
“Jadi masyarakat harus miliki dulu KTP nasional, baru bisa kita buatkan e-KTP, karena di KTP nasional sudah mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang nantinya akan dipindahkan ke e-KTP,” jelas Muaya.
Selain itu, masalah lain yang diduga akan menghambat program e-KTP menurut Muaya, ketersediaan blangko KTP yang terbatas. Buktinya, pihaknya harus melakukan peminjaman blangko ke daerah lain karena blangko KTP yang mereka miliki sudah habis.
“Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan blangko KTP tahun ini hanya untuk 15 ribu blangko sedangkan kami ditargetkan untuk melakukan pengurusan hingga 5 ribu KTP dan blangko tersebut sudah habis, jadi mau tidak mau kami harus melakukan peminjaman ke daerah lain,” tukas Muaya.
Sementara itu, wakil wali kota Bitung, Max Lomban, menyatakan, tahun ini kota Bitung sudah akan menerapkan e-KTP sesuai dengan instruksi dari pusat. Dimana kota bitung menjadi salah satu  di 197 Kab/Kota termasuk lima di Provinsi Sulut yaitu Kabupaten Minahasa, Minut, Minsel dan Kota Manado.
“Kemungkinan Desember program tersebut sudah akan kita terapkan mengingat kota Bitung dinilai salah satu kota yang terbaik dalam administrasi kependudukan,” kata Lomban.

Sumber: BeritaManado

Baca Selengkapnya - Program Electronik KTP Bitung Terganjal Blangko

Download EASEUS Partition Master Professional 8.0.1

EASEUS Partition Master Professional Edition merupakan salah satu software yang paling populer untuk membantu dalam mengatasi masalah partisi pada sistem operasi Windows.
EASEUS Partition Master Professional Edition mempunyai tiga fitur utama, yaitu sebagai Partition Manager, Partition Recovery Wizard dan Disk & Partition Copy.

Dengan menggunakan EASEUS Partition Master Professional Anda dapat membuat partisi baru, mengubah ukuran partisi, membuat salinan partisi, menghapus partisi, mengembalikan data dan partisi yang rusak. Jadi bisa dikatakan EASEUS Partition Master Professional ini merupakan solusi lengkap untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan partisi.
EASEUS Partition Master Professional Edition v8.0.1 dapat digunakan pada sistem operasi Windows 2000, XP, Vista dan Windows 7 (32 bit dan 64 bit).
Software ini harganya $39.95, tapi seperti biasa Anda bisa mendapatkannya secara gratis. Setelah download Anda tinggal menginstall software tersebut.

Download di Sini

Baca Selengkapnya - Download EASEUS Partition Master Professional 8.0.1

Download AVIRA Antivir 2011 V.10.0.0.641 WITH key Or Crack

Download aja langsung di sini

Baca Selengkapnya - Download AVIRA Antivir 2011 V.10.0.0.641 WITH key Or Crack

Pemko Dumai Takut Terseret Jerat Hukum

DUMAI - Kekhawatiran tersandung persoalan hukum menjadi titik berat Pemko Dumai saat ini untuk melunasi pembayaran Proyek Air Bersih. Akibat belum dibayarkan, Pemko Dumai seperti berada pada posisi sulit ditambah adanya desakan sejumlah anggota DPRD Dumai agar pembayaran proyek multiyears tersebut disegerakan.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PU Kota Dumai, H Zulkifli Said, Jumat (27/5) jelas-jelas menyebutkan untuk melakukan pencairan pembayaran mengandung resiko tinggi. apalagi realisasi progres kerja yang dilaksanakan tiga rekanan BUMN sarat dengan permasalahan. Seperti adanya kesalahan teknis pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja.
Hal ini menjadi pertimbangan Pemko Dumai untuk bertindak hat-hati. Khawatirnya jika pembayaran proyek tersebut tetap dilakukan dengan kondisi saat ini menjadi perangkap yang dapat masuk kedalam jeratan hukum. Pasalnya dalam penilian terhadap progres kerja perusahaan tersebut sesuai realisasi pekerjaan  menyalahi aturan.
"Sejak awal proyek ini sudah salah karena tidak sesuai dengan aturan mekanisme proyek multiyears. Bahkan secara teknis realisasi pekerjaan yang sudah ada belum diketahui pasti ketepatannya. Tentu saja kita tidak berani membayarnya," kata Kadis.
Dalam pelaksanaanya, ternyata dinilai Zulkifli paket proyek air minum tersebut tidak tergambar adanya satu kesatuan terhadap pelaksanaan proyek multiyears. Ia menilai paket yang dirangkum dalam kegiatan multiyers tersebut terpecah-pecah padahal sesuai aturan dan mekanismenya tidak. Sementara yang ditemukannya dalam satu paket itu, dipecah menjadi tiga paket lain yang menyertainya. Sedangkan masing-masing paket tersebut dikerjakan oleh tiga perusahaan yakni PT Waskita Karya, PT Adhi Karya dan Nindya Karya.
Dirincinya, untuk PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya adalah melakukan pengerjaan terhadap pengadaan jaringan pipa dan sambungan rumah. Saat ini sudah mengalami addendum sampai Mei 2011.
Sedangkan untuk PT Nindya Karya yang mengerjakan pengolahan air juga mengalami perpanjangan masa kontrak sampai sembilan Desember 2010 lalu. Realisasi pekerjaan belum dilakukan opname oleh pihaknya untuk mengetahui kebenaran teknis pelaksanaan pekerjaan.
"Kalau dibayar untuk PT Waskita dan Adhi Karya tersebut yang muncul nantinya adalah proyek pipa bukan air minum. Karena dua perusahaan tersebut hanya mengerjakan istalasi pipa. Kita juga belum mengetahui teknis pekerjaan yang telah dilaksanakan baik Waskita ataupun Adhi Karya tentang kesesuaian spek dan kekuatan pipanya," katanya.

Sumber: Tribun

Baca Selengkapnya - Pemko Dumai Takut Terseret Jerat Hukum

Hari Ini, Zul AS Diperiksa Hakim

DUMAI (DP) — Mantan Walikota Zulkifli As akan hadir dalam lanjutan sidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) PAB, yang merugikan negera senilai Rp1 miliar. Dalam kasus tersebut dua orang menjadi terdakwa yakni Mustar Effendi dan Farizal. Kehadiran mantan orang nomor satu dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IB Dumai, Senin (28/2) hari ini, untuk memberikan kesaksiannya ke hadapan majelis hakim terkait perkara pengadaan proyek air bersih. Kajari Dumai, Christina Soerya SH melalui Kasi Tipidsus, Agita Tri M SH, menyebutkan, telah menyampapaikan surat panggilan kepada Zul As untuk hadir di perisidangan hari ini.

“Surat panggilan telah kita kirim kepada beliau (Zul AS, red). Namun untuk kepastian datang atau tidaknya beliau ke Pengadilan untuk memberikan kesaksian dalam sidang dugaan Tipikor, kita (JPU) belum tahu,” sebut Agita yang dikonfirmasi Dumai Pos, Jumat (25/2) di Kantornya Jalan SS Kasim.
Disebut Agita, pada sidang yang digelar hari ini di PN Dumai, beragendakan untuk mendenggar keterangan saksi. Zul AS dihadirkan dalam persidangan, karena pada saat itu, mantan Wako Dumai periode 2005-2010, sebagaimana diketahui menjabat sebagai Ketua Tim Kecil. Yang tugasnya adalah membahas kerjasama pengadaan PAB dengan pihak swasta.
“Pada sidang Senin lusa (hari ini), selain menghadirkan Zul AS, kita juga menghadirkan saksi dari pihak Bank Mandiri. Namun, untuk kepastian hadir atau tidaknya kedua saksi tersebut, kita lihat saja dalam sidang,” pungkas Agita.

Sumber: DumaiPos

Baca Selengkapnya - Hari Ini, Zul AS Diperiksa Hakim

Download AVG PC TuneUp

 AVG PC TuneUp adalah sebuah software utilities dari AVG yang bisa anda gunakan untuk menambah kestabilan PC anda. Cara kerjanya seperti software utilities lain, namun AVG PC TuneUp 2011 menurut saya lebih bagus dari TuneUp Utilities, karena jika diperhatikan lebih ringan namun fiturnya tidak kalah dengan software utilities lain. Sebelumnya Anda mungkin mengetahui AVG itu antivirus gratis atau internet security yang melindungi sistem komputer Anda, baik keadaan online atau offline. Tapi saat ini AVG membawa Anda menuju satu langkah yang mampu memperbaiki sistem komputer Anda dan permasalahnya. AVG PC Tuneup Mampu meningkatkan kinerja dan kecepatan PC.


Here are some key features of “AVG PC Tuneup 2011″:

Disk Cleaner:
Removes junk files slowing down your computer

Disk Defrag:
Defragments disk drives and optimizes system files placement
Registry Cleaner:
Repairs thousands of registry errors to increase PC stability
Registry Defrag:
Compacts the registry eliminating memory-consuming gaps
Disk Doctor:
Finds bad sectors, lost clusters and directory errors and fixes them
Internet Optimizer:
Tailors the one-size-fits-all settings to your specific Internet connection
Track Eraser:
Removes the history of your computer and Internet usage
Disk Wipe:
Wipes free space on disks to prevent the recovery of sensitive data
File Shredder:
Erases selected files beyond recovery on a disk or USB stick
File Recovery:
Recovers accidentally deleted files from disks, USB sticks or cameras
Duplicate File Finder:
Helps to find and remove duplicate files that waste disk space
Services Manager:
Disables unnecessary services slowing down your computer
Startup Manager:
Allows to manage programs that start automatically on Windows boot
Uninstall Manager:
Completely uninstalls the software programs that you no longer need
Tweak Manager:
Allows to tune hundreds of Windows settings to increase your PC speed
Task Manager:
Lists all running processes, services and locked files
Disk Explorer:
Shows which files take up the most space on your computer
System Information:
Provides detailed information about your hardware and software.

download di sini

Baca Selengkapnya - Download AVG PC TuneUp

Mobil Tangki Pertamina Suka Kencing di Tempat Ilegal

DUMAI-Sejumlah mobil tangki pengangkut bahan bakar minyak PT Pertamina dikabarkan setiap hari 'kencing' atau menjual BBM ke sejumlah penampungan ilegal yang ada disepanjang Jalan Soekarno Hatta, Kota Dumai, Riau.

Direktur Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Riau Sukardi Alihajar di Pekanbaru, Kamis (26/5), mengatakan, aksi 'kencing' mobil-mobil Pertamina tersebut tidak hanya merugikan negara, namun juga merugikan masyarakat dan menyebabkan kekurangan BBM.

Mengingat kegiatan ilegal itu sangat berdampak negatif terhadap negara dan masyarakat konsumen, kata dia, sebaiknya pihak Pertamina segera menindak oknum atau sejumlah pegawai dan rekanan yang dengan sengaja melakukan pembiaran atas aksi melanggar hukum tersebut.

Namun jika permasalahan itu sampai melibatkan orang-orang di luar manajemen atau eksternal, sebaiknya pihak Pertamina melaporkannya ke kepolisian setempat. "Kasus ini jangan dibiarkan karena dampaknya sangat luas. Pihak berwajib sudah sepantasnya bertindak dan jangan justru melindungi," katanya.

Penata Administrasi Umum Depot Unit Pemasaran (UPMS) PT Pertamina Dumai Trimo di kesempatan terpisah menerangkan, saat ini untuk wilayah distribusi UPMS Dumai terdapat sekitar 200 mobil tangki pengangkut BBM baik jenis solar maupun premium.

Dari 200 mobil tersebut, kata dia, sekitar 110 di antaranya merupakan mobil pengangkut BBM subsidi yang menyuplai ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) di beberapa wilayah Riau meliputi Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai bahkan hingga perbatasan Riau-Sumatra Utara.

"Mobil-mobil itu berwarna merah dan ditangani oleh pihak rekanan perusahaan BUMN yakni PT Elnusa," terangnya.

Sumber: Media Indonesia

Baca Selengkapnya - Mobil Tangki Pertamina Suka Kencing di Tempat Ilegal

Oli Kapal Barang Cemari Sungai Dumai

DUMAI  — Pelumas mesin (oli) sejumlah kapal pengangkut barang dan bahan kebutuhan pokok impor saat ini mencemari sejumlah kawasan Sungai Dumai. Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pecinta Alam Bahari Kota Dumai, Riau, Darwis Mhd Saleh.
Darwis di Dumai, Selasa (24/5/2011), mengatakan, pelumas kapal-kapal tersebut diperkirakan setiap hari terus menetes di sepanjang alur Sungai Dumai, menyebabkan pencemaran yang semakin memprihatinkan.
"Memang kami belum tahu apakah oli tersebut telah mengakibatkan pencemaran berat atau tidak. Untuk membuktikannya, kami akan kembali memanggil para ahli dari Universitas Riau untuk melakukan pengujian," katanya.
Darwis menjelaskan, pihaknya bersama sejumlah ahli dari Universitas Riau juga telah melakukan pengujian sampel atas limbah cair yang mencemari Sungai Dumai.
"Hasil pengujian waktu itu memang menunjukkan telah terjadi pencemaran di perairan Sungai Dumai. Namun, kasus pencemarannya masih ringan atau belum membahayakan," ungkap Darwis.
Kendati demikian, menurut Darwis, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara manual, terlihat jelas bahwa pencemaran yang terjadi saat ini jauh lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya.
"Secara kasatmata, di permukaan sungai sudah jelas terlihat minyak dan pelumas yang tergenang. Berdasarkan teori lingkungan, kondisi ini sangat mengganggu perkembangbiakan hewan dan tumbuhan yang berada di sekitarnya, termasuk bakau," ujarnya.
Untuk lebih memastikannya lagi, kata Darwis, pihaknya berencana kembali mendatangkan para ahli untuk menguji kemurnian air Sungai Dumai.
"Jika terbukti telah terjadi pencemaran berat, kami mengharapkan ada solusi dari pemerintah mengingat kondisi itu dapat merusak berbagai jenis ikan dan tumbuhan yang dilindungi," demikian Darwis.

Sumber: Kompas

Baca Selengkapnya - Oli Kapal Barang Cemari Sungai Dumai

Angka Pengguna Jamsostek Bitung tidak Jelas

BITUNG — Dinas Kesehatan Kota Bitung mengaku tidak mempunyai data pengguna asuransi kesehatan (Jamsostek) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bitung.

Pasalnya, menurut Kadis Kesehatan Kota Bitung Dr Ellen Wuisan, keterbatasan data tersebut karena tidak adanya koordinasi yang baik antara pihaknya dengan pihak RSUD Kota Bitung.

“Sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan pasti mengenai berapa pengguna asuransi kesehatan yang ada di RSUD, seperti berapa jumlah pengguna Jemsostek dan Askes,” jelas Wuisan kepada beritamanado, Minggu siang.

Wuisan mengaku sudah meminta laporan penggunaan asuransi-asuransi tersebut, namun sampai saat ini belum juga diberikan pihak RSUD. Dan pihaknya tidak memiliki wewenang untuk memaksa memberikan data tersebut, karena RSUD merupakan SKPD sendiri.

“Kami meminta data tersebut karena menjadi pegangan ketika ada pertanyaan mengenai pengunaan asuransi dari warga Bitung untuk dikolektifkan bersama dengan penggunaan asuransi dari delapan Puskesmas di kota Bitung,” katanya.

Sumber: beritamanado

Baca Selengkapnya - Angka Pengguna Jamsostek Bitung tidak Jelas

Kepala Daerah se-Gorontalo Sepakati Sekolah Gratis

GORONTALO--Kepala Daerah di tingkat I dan II se Provinsi Gorontalo, hari Kamis, menandatangani nota kesepahaman (Mou) program layanan pendidikan gratis agar "Semua Bisa Sekolah".

Program yang merupakan gagasan dari Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad tersebut, ditandatangani bersama olehnya serta Walikota Gorontalo dan para Bupati dari Bone Bolango, Pohuwato, Boalemo, Gorontalo dan Gorontalo Utara.

"Program ini merupakan bentuk intervnsi terbatas kepada masyarakat miskin, agar anak-anaknya bisa sekolah tanpa harus membayar," ungkap Fadel di Kantor Gubernur Gorontalo.

Beberapa hal yang termasuk dalam nota kesepahaman tersebut, diantaranya menetapkan database sekolah terpencil sebagai penerima subsidi, dengan kriteria tidak memiliki jaringan listik, jaringan telepon, waktu tempuh diatas dua jam berjalan kaki dan tidak dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat.

Selain itu, siswa tidak mampu juga menjadi penerima subsidi program tersebut, dengan kriteria siswa yang yatim piatu, terlantar, dari orang tua atau wali pemegang kartu miskin, tidak memiliki tempat tinggal, penghuni panti asuhan, korban bencana dan kerusuhan.

Fadel mengungkapkan, seluruh kepala dearah yang telah menandatangani MoU tersebut, juga wajib meningkatkan pengawasan internal terhadap sektor yang berkaitan dengan program semua bias sekolah di daerah masing-masing. "Untuk sementara kita memang belum bias mengratiskan pendidikan untuk seluruh pelajar, karena intervensi ini khusus untuk yang kurang mampu dulu. Menyesuaikan dengan anggaran," tukasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menambahkan bahwa program yang akan dimulai pada 1 Januari 2009 tersebut, akan dimasukkan dalam APBD 2009. "Mulai tahun depan, alokasi anggaran untuk pendidikan di atas 20 persen sesuai amanat konstitusi," katanya.

Baca Selengkapnya - Kepala Daerah se-Gorontalo Sepakati Sekolah Gratis

Prilaku Elite PSSI ?

TIDAK ada kata yang lebih tepat kecuali sungguh memalukan sikap yang diperlihatkan para pemilik suara PSSI. Mereka mengaku ingin memperbaiki persepakbolaan nasional, tetapi sebenarnya yang dilakukan adalah memaksakan kehendak dari apa yang mereka maui.

Kacamata kuda yang dipakai membuat mereka tidak mau melihat sisi yang lain. Seakan-akan hanya mereka saja yang benar, sementara pandangan yang lain sama sekali tidak mau mereka dengar.

Dalam forum tertinggi seharusnya akal sehat yang lebih menonjol. Apalagi ini Kongres dari orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk memajukan persepakbolaan nasional. Sebanyak 237 juta rakyat Indonesia mempercayakan kepada 100 orang yang diyakini mempunyai pikiran besar dan wawasan yang luas.

Ternyata yang hadir kemarin bukanlah sosok yang tahu bagaimana menjalankan amanah tersebut. Kebanyakan di antara mereka ternyata orang-orang yang pikiran sempit. Bahkan mereka bukan orang yang tahu bagaimana seharusnya berkongres, bagaimana seharus mengemukakan pendapat, bagaimana caranya berdebat, dan bagaimana mencapai sebuah kesepakatan.

Kongres PSSI yang digelar di Hotel Sultan hari Jumat tidak ubahnya seperti ajang debat kusir. Selama enam jam Kongres berlangsung tidak ada adu argumentasi yang bernas. Yang lebih menonjol adalah caci maki dan interupsi, yang akhirnya membuat pembahasan tidak pernah beranjak ke mana-mana.

Inti persoalan yang dipertanyakan Kelompok 78 adalah mengapa pasangan George Toisutta dan Arifin Panigoro--yang mereka dukung--dilarang FIFA untuk maju dalam pencalonan Ketua Umum PSSI 2011-2015. Direktur Kelembagaan dan Keanggotaan FIFA Thierry Regennas yang hadir sebagai pengawas, secara jelas telah menyampaikan alasan mengapa George Toisutta dan Arifin Panigoro serta juga Ketua Umum PSSI lama Nurdin Halid dan Nirwan Dermawan Bakrie, dilarang maju dalam pemilihan Ketua Umum PSSI kali ini.

Kalau saja para pemegang hak suara PSSI mengerti masalah aturan dan mau berpikiran terbuka, seharusnya tidak ada lagi masalah yang harus dipersoalkan. Toh masih ada 19 calon Ketua Umum PSSI lainnya, yang bisa dipertimbangkan sebagai Ketua Umum PSSI 2011-2015.

Namun Kelompok 78 terlanjur menganggap calon yang didukungnya sebagai satu-satunya dewa penyelamat sepak bola Indonesia. Seakan hanya mereka berdualah yang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki sepak bola kita. Yang lain tidak ada yang dinilai pantas untuk memimpin organisasi sepak bola Indonesia.

Padahal dalam banyak pengalaman kita sudah merasakan bagaimana kita akhirnya selalu kecewa ketika hanya terpaku pada figur. Orang yang kita gadang-gadang sebagai tokoh hebat, ternyata tidak bisa melakukan apa-apa untuk membuat perubahan.

Selama delapan tahun terakhir, para pemilik hak suara PSSI itu jugalah yang membela mati-matian Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI. Bahkan dalam pra-Kongres di Bali, mereka masih bertekad bulat untuk mendukung kepemimpinan Nurdin Halid tanpa reserve. Mereka bahkan menutup peluang bagi calon lain seperti Arifin Panigoro.

Ketika angin berubah, tiba-tiba mereka menjadi pendukung utama Arifin Panigoro dan juga George Toisutta. Kali ini pun mereka mendukung pencalonan kedua orang itu tanpa reserve. Bahkan ketika aturan tidak memungkinkan calonnya untuk maju, mereka memilih jalan menggagalkan jalannya Kongres.

Dengan kekacauan yang terjadi pada penyelenggaraan Kongres kemarin sangat wajar apabila Indonesia terancam sanksi oleh FIFA. Para pemilik hak suara PSSI telah gagal menunjukkan dirinya sebagai orang-orang yang paham dalam berorganisasi.

Kita memang harus berupaya agar sanksi itu jangan sampai dijatuhkan FIFA. Apa jadinya jika ketika kita menjadi tuan rumah SEA Games XXVI bulan November nanti, kesebelasan nasional kita dilarang untuk tampil. Namun dengan kekonyolan yang diperlihatkan di Kongres kemarin di mana pejabat teras FIFA melihat dengan mata dan kepalanya sendiri, tampaknya sanksi itu tidak akan bisa terhindarkan.

Kalau sampai itu terjadi, maka para pemilik hak suara PSSI itulah yang harus memikul tanggung jawabnya. Merekalah yang menjerumuskan persepakbolaan Indonesia ke dalam lubang hitam yang paling dalam. Setelah sebelumnya mereka pulalah yang bersengkokol dengan pengurus PSSI yang lama untuk membawa persepakbolaan nasional kita ke titik nadir seperti sekarang.

Enough is enough. Cukup sudah penanganan persepakbolaan kita diserahkan kepada para petualang ini. Kita harus mengembalikan pembinaan sepak bola ke jalur yang benar. Kita serahkan penanganan sepak bola ini kepada orang-orang yang tahu bagaimana penataan organisasi ini harus dilakukan.

Kita ingin mengimbau dua tokoh sentral George Toisutta dan Arifin Panigoro untuk jangan mau dimanfaatkan para petualang sepak bola. Seperti dikatakan George Toisutta sendiri, ia hanya ingin menjadi Ketua Umum PSSI apabila memang diberi kepercayaan untuk itu dan dilakukan melalui cara-cara yang benar.

Soal pelarangan dirinya oleh FIFA untuk maju sebagai Ketua Umum PSSI, George meminta agar dilakukan komunikasi dengan pihak FIFA. Dalam Kongres kemarin Direktur Kelembagaan dan Organisasi FIFA sudah menjelaskan, mengapa dirinya dan Arifin Panigoro dilarang. Dengan penjelasan itu, maka tidak ada alasan lagi bagi dirinya untuk tetap mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI.

Lebih baik jika konsentrasi kita kini ditujukan untuk mencari orang yang paling pantas untuk membenahi persepakbolaan nasional. Kita akan menjadi bangsa yang gagal apabila tidak bisa menemukan orang terbaik dari 237 juta bangsa Indonesia untuk memimpin PSSI.

Tidak menjadi pengurus PSSI bukan berarti orang seperti George Tosiutta dan Arifin Panigoro tidak bisa ikut membangun sepak bola Indonesia. Roman Abramovich pun tidak harus menjadi pengurus sepak bola Rusia. Namun semua orang tahu Abramovich merupakan tokoh kunci dalam kebangkitan sepak bola Negara Beruang Merah itu.

Sumber: metrotv.com

Baca Selengkapnya - Prilaku Elite PSSI ?

DAK 2010 Dinas Dikpora Bitung Diduga 'Bermasalah'

BITUNG,—Sejumlah proyek pembangunan fisik Dikpora Bitung yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010 dikabarkan sementara dilirik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bitung. Pasalnya menurut sumber resmi Kejari, beberapa proyek pembangunan fisik tidak sesuai dengan prosedur dan pelaksanaan pekerjaan sudah melewati batas waktu yang diberikan, salah satunya proses terjadinya tender hingga pelaksanaan proyek fisik Dikpora Bitung yang bersumber dari DAK 2010 diduga bermasalah.

Sumber tersebut juga mengatakan bahwa, saat ini pihaknya masih terus mengumpulkan bukti-bukti soal dugaan penyimpangan proyek pembangunan gedung perpustakaan dibeberapa sekolah tersebut. Dimana salah satu bukti yang sudah didapatkan adalah masa pengerjaan yang sudah melampaui masa kerja yang telah ditetapkan dalam kontrak yakni 45 hari kerja berakhir 3 maret namun kondisi bangunan baru mencapai 60%.

Sementara itu, Kadis Dikpora Bitung Herman Rompis kepada sejumlah wartawan senin 14/3 membantah jika proyek DAK 2010 sudah dikantongi Kejari Bitung. Karena menurutnya hal tersebut terlalu cepat jika pihak Kejari sudah mulai melirik proyek fisik DAK 2010 yang menurutnya sebagian masih dalam tahap penyelesaian.
Rompis sendiri menjelaskan, jika memang ada proyek fisik DAK 2010 yang sudah melewati batas waktu pekerjaan, maka pihaknya pasti akan meberikan sangsi berupa denda terhadap kontraktor yang bersangkutan.

Sumber: swaramanadonews

Baca Selengkapnya - DAK 2010 Dinas Dikpora Bitung Diduga 'Bermasalah'

Cara meningkatkan PageRank dan memperbanyak link di Alexa

Cara ini saya baca ketika berkunjung di blog sahabat, kemudian saya lihat widget alexa yang terpampang di sidebar blognya. Woowww…. backlinknya banyak sekali, hingga puluhan ribu. Sudah lama sebenarnya saya menemukan posting seperti ini, namun dulu saya sanksi apakah benar cara ini bisa berhasil menaikkan PR dan backlink.
Setelah saya membacanya kembali dan masih kurang yakin atas backlink yang saya lihat di alexa-nya sayapun kembali agi mengunjungi blog-blog yang telah mengikuti cara ini. Dan ternyata benar, blog-blog yang menerapkan cara ini PR meningkat namun yang paling menonjol adalah backlink yang dimiliki blog-blog tersebut sungguh banyak sekali.

Jika kita memiliki PR yang bagus dan backlink yang banyak, maka sangat cocok jika kita ikut program semacam paid reviews. Saya sungguh menyesal tidak menerapkan cara ini sejak dulu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karna saya ingin memoneytizekan blog ini ke program paid reviews.

Caranya sangatlah gampang, anda hanya tinggal copy link yang berada di bawah ini dengan syarat anda harus menghapus link pada peringkat 1 dari daftar, lalu pindahkan yang tadinya nomor 2 menjadi nomor 1, nomor 3 menjadi nomor 2, nomor 4 menjadi nomor 3, dst. Kemudian masukan link blog anda sendiri pada urutan paling bawah ( nomor 10). Dan silahkan ajak teman anda untuk mengikuti cara ini serta sebarkan cara ini ke banyhak teman-teman anda.

1. Trik-Gue
2. Pabrik Info
3. bootingskoBlog Paper’s
4. Sebuah catatan kecil
5. aditkus macan kampus
6. Bahenzz Techno
7. speCial koRean LoVeRs
8. hiervie-BLOG
9. Software Gratis89
10. Justice League of Indonesia

Keterangan:

Jika anda mampu mengajak lima orang saja untuk mengcopy artikel ini maka jumlah backlink yang akan didapat adalah:

• Posisi 10, jumlah backlink = 1
• Posisi 9, jumlah backlink = 5
• Posisi 8, jumlah backlink = 25
• Posisi 7, jumlah backlink = 125
• Posisi 6, jumlah backlink = 625
• Posisi 5, jumlah backlink = 3,125
• Posisi 4, jumlah backlink =15,625
• Posisi 3, jumlah backlink = 78,125
• Posisi 2, jumlah backlink = 390,625
• Posisi 1, jumlah backlink = 1,953,125

Dan nama dari alamat blog dapat dimasukan kata kunci yang anda inginkan yang juga dapat menarik perhatian untuk segera diklik. Dari sisi SEO anda sudah mendapatkan 1,953,125 backlink dan efek sampingnya jika pengunjung downline mengklik link anda maka anda juga mendapat traffic tambahan.

Saya sarankan anda mencoba cara ini dan silakan copy sebarkan artikel ini ke teman-teman anda. Hilangkan link nomor 1 dan masukan alamat blog anda pada nomor 10. Buktikan sendiri hasilnya setelah itu baru kementar.

Peringatan:

Artikel ini harus permanen selamanya di blog anda, anda tidak boleh menghapusnya

Baca Selengkapnya - Cara meningkatkan PageRank dan memperbanyak link di Alexa

6.801 Kasus Perceraian di Bitung, Belum yang Diam-diam

Bitung (ANTARA News) - Selang Tahun 2011 dipertengahan bulan Mei ini, angka perceraian di Kota Bitung mencapai 6.801 kasus dengan pasangan yang telah memiliki surat pernikahan resmi dari Dinas Catatan Sipil dan kependudukan (Discapilduk) Kota Bitung.

Hal tersebut diakui Kepala Discapilduk Kota Bitung, Welem Muaya, di Bitung, Kamis, bilamana angka perceraian di Kota Bitung, sudah tergolong tinggi.

"Dari data yang ada, dalam beberapa tahun ini, angka perceraian di kota Bitung masih tergolong tinggi hingga mencapai 6.801 pasangan nikah," ungkap Muaya.

Dijelaskannya, ada beberapa kategori yang dimaksud dengan perceraian.

"Ada angka perceraian karena salah-satu pasangan meninggal dunia atau dikenal dengan istilah cerai mati, maupun perceraian karena tidak ada kecocokan, sehingga dikatakan cerai hidup," jelasnya.

Adapun data yang diperoleh hingga pertengahan bulan Mei 2011, untuk angka cerai mati ada 5.985 kasus, sedangkan angka cerai hidup mencapai 816 kasus.

Angka kasus perceraian ini sendiri menurut Muaya, tidak menutup kemungkinan bertambah jumlahnya karena ada warga yang enggan untuk melaporkan jika sudah bercerai.

"Nanti melakukan pengurusan administrasi baru ketahuan jika pasangan tersebut sudah bercerai, sehingga kami baru bisa melakukan pendataan," kata Muaya lagi.

Muaya pun menghimbau kepada pasangan nikah, ketika sudah bercerai dapat melaporkan kepada Dinas catatan sipil, itu dimaksud untuk memperbaharui data.

"Harusnya warga yang sudah cerai melaporkan, agar kami bisa melakukan pembaharuan data, jangan hanya diam dan nanti ketahuan setelah datang melakukan pengurusan administrasi kependudukan," harap Muaya.

Sumber: antaranews

Baca Selengkapnya - 6.801 Kasus Perceraian di Bitung, Belum yang Diam-diam

Download Windows Vista dan 7 (Tujuh) Crack activator

Bagi yang sulit mendapatkan Product Key Vista dan Windows 7 saya akan menyediakan Windows Vista dan 7 (Tujuh) Crack activator pada postingan ini. nih langsuang aja download di sini. Semoga Sukses

Baca Selengkapnya - Download Windows Vista dan 7 (Tujuh) Crack activator

Download Craagle

Craagle adalah software pencari crack, patch, keygen, dan serial. Hanya dengan mengetikkan nama software dan versinya, maka akan muncul crack/serial untuk software tersebut :D .

Sebenarnya craagle dibuat oleh Dr. Emuler dalam versi aslinya yang menggunakan bahasa Spanyol. Namun karena bahasa spanyol yang membingungkan, banyak orang kurang paham, sehingga dibuatlah versi English-nya.

Download di sini

Baca Selengkapnya - Download Craagle

Download macromedia flash 8

Adobe Flash (dahulu bernama Macromedia Flash) adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan Adobe Systems. Adobe Flash digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar tersebut. Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file extension .swf dan dapat diputar di penjelajah web yang telah dipasangi Adobe Flash Player. Flash menggunakan bahasa pemrograman bernama ActionScript yang muncul pertama kalinya pada Flash 5.

Sebelum tahun 2005, Flash dirilis oleh Macromedia. Flash 1.0 diluncurkan pada tahun 1996 setelah Macromedia membeli program animasi vektor bernama FutureSplash. Versi terakhir yang diluncurkan di pasaran dengan menggunakan nama 'Macromedia' adalah adalah Macromedia Flash 8. Pada tanggal 3 Desember 2005 Adobe Systems mengakuisisi Macromedia dan seluruh produknya, sehingga nama Macromedia Flash berubah menjadi Adobe Flash.

Adobe Flash merupakan sebuah program yang didesain khusus oleh Adobe dan program aplikasi standar authoring tool professional yang digunakan untuk membuat animasi dan bitmap yang sangat menarik untuk keperluan pembangunan situs web yang interaktif dan dinamis. Flash didesain dengan kemampuan untuk membuat animasi 2 dimensi yang handal dan ringan sehingga flash banyak digunakan untuk membangun dan memberikan efek animasi pada website, CD Interaktif dan yang lainnya. Selain itu aplikasi ini juga dapat digunakan untuk membuat animasi logo, movie, game, pembuatan navigasi pada situs web, tombol animasi, banner, menu interaktif, interaktif form isian, e-card, screen saver dan pembuatan aplikasi-aplikasi web lainnya. Dalam Flash, terdapat teknik-teknik membuat animasi, fasilitas action script, filter, custom easing dan dapat memasukkan video lengkap dengan fasilitas playback FLV. Keunggulan yang dimiliki oleh Flash ini adalah ia mampu diberikan sedikit code pemograman baik yang berjalan sendiri untuk mengatur animasi yang ada didalamnya atau digunakan untuk berkomunikasi dengan program lain seperti HTML, PHP, dan Database dengan pendekatan XML, dapat dikolaborasikan dengan web, karena mempunyai keunggulan antara lain kecil dalam ukuran file outputnya

Movie-movie Flash memiliki ukuran file yang kecil dan dapat ditampilkan dengan ukuran layar yang dapat disesuaikan dengan keingginan. Aplikasi Flash merupakan sebuah standar aplikasi industri perancangan animasi web dengan peningkatan pengaturan dan perluasan kemampuan integrasi yang lebih baik. Banyak fiture-fiture baru dalam Flash yang dapat meningkatkan kreativitas dalam pembuatan isi media yang kaya dengan memanfaatkan kemampuan aplikasi tersebut secara maksimal. Fiture-fiture baru ini membantu kita lebih memusatkan perhatian pada desain yang dibuat secara cepat, bukannya memusatkan pada cara kerja dan penggunaan aplikasi tersebut. Flash juga dapat digunakan untuk mengembangkan secara cepat aplikasi-aplikasi web yang kaya dengan pembuatan script tingkat lanjut. Di dalam aplikasinya juga tersedia sebuah alat untuk men-debug script. Dengan menggunakan Code hint untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan dan pengembangan isi ActionScript secara otomatis.


Download di sini

Sumber: Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Macromedia Flash 8 Professional

Baca Selengkapnya - Download macromedia flash 8

Tulisan Ketik Otomatis

Hello Hero kali ini artikel tentang Tulisan Ketik Otomatis
langsung aja ya hehehe...

1 buka blog kamu
2 apillih rancangan
3 klik tambah gadget
4 masukan code yang di bawah


<div class="widget HTML" id="HTML10">
<h2 align="center" class="title">
</h2>
<div class="widget-content">
<style type="text/css">
</style>
<form name="news">
<div align="center">
<textarea cols="50" name="news2" rows="1" wrap="virtual"></textarea>

</div>
</form>
<script language="javascript">
var newsText = new Array();
newsText[0] = "ISI KATA-KATA SOBAT DI SINI ";
newsText[1] = "ISI KATA-KATA SOBAT DI SINI ";
newsText[2] = "ISI KATA-KATA SOBAT DI SINI   ";
newsText[3] = "ISI KATA-KATA SOBAT DI SINI... ";
newsText[4] = " ISI KATA-KATA SOBAT DI SINI...";
var ttloop = 1;  
var tspeed =70; 
var tdelay = 1000;
var dwAText, cnews=0, eline=0, cchar=0, mxText;
function doNews() {
  mxText = newsText.length - 1;
  dwAText = newsText[cnews];
  setTimeout("addChar()",1000)
}
function addNews() {
  cnews += 1;
  if (cnews <= mxText) {
    dwAText = newsText[cnews];
    if (dwAText.length != 0) {
      document.news.news2.value = "";
      eline = 0;
      setTimeout("addChar()",tspeed)
    }
  }
}
function addChar() {
  if (eline!=1) {
    if (cchar != dwAText.length) {
      nmttxt = ""; for (var k=0; k<=cchar;k++) nmttxt += dwAText.charAt(k);
      document.news.news2.value = nmttxt;
      cchar += 1;
      if (cchar != dwAText.length) document.news.news2.value += "|";
    } else {
      cchar = 0;
      eline = 1;
    }
    if (mxText==cnews && eline!=0 && ttloop!=0) {
      cnews = 0; setTimeout("addNews()",tdelay);
    } else setTimeout("addChar()",tspeed);
  } else {
    setTimeout("addNews()",tdelay)
  }
}
doNews()
</script>
</div>
</div>

Baca Selengkapnya - Tulisan Ketik Otomatis

Pemerintah dan DPR terkesan lambat untuk BPJS

Jakarta - Pemerintah dan DPR terkesan  lambat untuk BPJS, Dewan Perwakilan Rakyat  dan pemerintah hingga sekarang  belum bersepakat untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BJPS)."Kami hanya dengar dari rumor saja, bahwa ini soal fiskal, dan sebagainya. Kami belum tahu apa alasan pemerintah yang sebenarnya," kata Wakil Ketua Pansus RUU BPJS, Surya Chandra Surapaty, usai acara dialog di DPD RI, Jakarta, Jumat, 29 April 2011. Namun, Surya menyatakan sebenarnya sembilan fraksi di DPR dalam pansus RUU BPJS sudah sepakat. Anggota komisi IX dari fraksi PDI Perjuangan ini pun meyakini bahwa pembahasan RUU BPJS sesungguhnya dapat selesai dengan cepat.

"Kami optimis, karena sembilan fraksi sudah solid dan kompak harus jadi. RUU BPJS ini adalah komitmen dari DPR," kata Surya.

Namun, Surya menjelaskan, hingga saat ini masih belum jelas respon dari Pemerintah. Delapan menteri yang diutus Presiden belum secara jelas menyatakan pandangannya kepada DPR.

"Mestinya komandonya Presiden dong, mau melaksanakan sistem jaminan sosial atau tidak. Karena tanpa badan penyelenggara, SJSN itu tidak akan bisa jalan," tambah Surya.

RUU BPJS ini menginduk pada UU SJSN yang sudah pernah disahkan. Surya menjelaskan, sistem jaminan sosial ini ingin agar seluruh masyarakat mendapat perlindungan negara dari resiko dengan adanya asuransi kesehatan, kematian, kecelakaan, dan pensiun.

"Jadi tujuan jaminan sosial ini adalah untuk melindungi seluruh rakyat dari menghadapi resiko sakit, kecelakaan kerja, hari tua, kematian, pensiun. Itu fungsi negara," ucap Surya.

Oleh karena itu, lanjut Surya, jangan dipahami bahwa SJSN ini diperuntukkan hanya bagi rakyat miskin saja. "Salah persepsi kalau SJSN ini seolah hanya untuk orang miskin. Bukan untuk orang miskin, tapi untuk seluruh rakyat," kata Surya.

Jaminan sosial ini gabungan dari sistem bantuan sosial dan asuransi sosial. Oleh karena itu seluruh rakyat wajib menjadi peserta jaminan sosial ini dengan membayar iuran.

"Bagi masyarakat yang tidak mampu karena masuk dalam kategori miskin, iurannya akan dibayarkan oleh pemerintah," kata Surya.

Negara maju menggunakan model national health services yang menanggung jaminan sosial dari pajak. Tentu Indonesia belum mampu menerapkan model jaminan sosial seperti itu.

Oleh karena itu, menurut Surya, Indonesia bisa menerapkan model social health insurance yang menanggung jaminan sosial dari iuran masyarakat yang dikumpulkan oleh sebuah badan negara berbentuk wali amanat.

"Model ini kita pilih karena pajak kita kan kurang. Bisa bangkrut negara kita kalau pajak yang menjamin seluruh rakyat," kata Surya.

Pajak rakyat, lanjut Surya, digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk menanggung biaya pengobatan masyarakat itu menggunakan dana jaminan sosial yang ditarik dari iuran masyarakat tadi.

Dengan konsep seperti ini, menurutnya seluruh masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan dan pengobatan secara gratis. "Ini seperti gotong royong," kata Surya.

Mengapa masyarakat harus ditarik iuran jaminan sosial lagi sementara sudah diwajibkan membayar pajak kepada negara? Memangnya uang dari pajak tidak mampu menanggung jaminan sosial?

"Kalau untuk menjamin yang miskin saja bisa, tapi SJSN ini kan untuk menjamin seluruh rakyat," jawab Surya.

"Jadi ini di luar definisi kaya atau miskin. Orang kaya pun kalau sakit jantung, kanker, atau cuci darah pun bisa bangkrut karena memakan semua tabungannya," jelasnya.

 Sumber: Vivanews

Baca Selengkapnya - Pemerintah dan DPR terkesan lambat untuk BPJS

Korban Trafficking, Seorang Nenek berusia 62 Tahun

Tiga Korban kasus trafficking berhasil di pulangkan dari Pontianak, Korban Entin Suhartini (33) asal Cianjur, Jawa Barat dan Sumarni (30) asal Cirebon yang saat ini kondisinya masih mengalami depresi akan dipulangkan pada hari ini, hal tersebut dikemukakan Dirjen Rehabilitasi Sosial, Makmur Sunusi diruang rapat lt.6 (6/5/2011) usai menemui ketiga korban tersebut yang salah satunya adalah seorang nenek berusia (62) asal Lombok Tengah bernama Hj. Marhaeni untuk sementara akan ditempatkan di RPSW (Rumah Perlindungan Sosial Wanita) Pasar Rebo.

Pihak kemensos dalam hal ini Ditjen Rehsos berterima kasih atas apresiasi yang besar kepada Tim Reaksi Cepat, karena dalam tiga tahun sejak berdirinya TRC telah berhasil memulangkan beberapa korban kasus trafficking kepada pihak keluarganya, ungkap Makmur.

Makmur mengharapkan agar TRC ini membangun network yang lebih luas karena selama ini kasus traficking yang ditemukan kebanyakan di wilayah Pontianak, memang sangat diakui bahwa wilayah yang dekat dengan Malaysia ini merupakan wilayah yang sangat rawan dalam eksploitasi dan perdagangan orang.

Menurut Makmur “Kedok traficking saat ini terlalu banyak cara yng digunakan salah satunya pemalsuan dokumen, merekayasa sesuatu yang legal menjadi ilegal, macam – macam cari, jadi ini menjadi pengalaman buat kita yang didaerah jangan terpengaruh dengan bujuk rayu dan janji orang yang tidak dikenal hanya karena untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang tinggi di Luar Negeri yang ujung – ujungnya hanya merugikan diri kita sendiri”.

“Dilihat dari kekayaan alam Indonesia memang sangat banyak karena tidak mampu untuk mengelolahnya akhirnya melakukan cara – cara yang biasa menghasilkan uang dengan cara instant salah satunya dengan menggunakan modus perdagangan orang”, ujarnya

Etin Sumarni, anak bungsu dari 9 bersaudara asal Cirebon ini menuturkan bahwa selama menjadi TKI sejak tahun 2001, awalnya menjadi TKW di Johor Malaysia melalui PJTKI di Manggarai Jakarta, kemudian pada tgl 27 Maret 2007 sampai bulan Maret 2010 menjadi TKW kembali di Serawak Malaysia melalui PJTKI Bogor tanpa masalah.

Menurut Etin TKW yang telah tiga kali ke Malaysia, baru kali ini terkena kasus penipuan yang dilakukan sebuah agen yang tidak resmi, Etin yang harus menghidupi kedua anaknya terus berjuang keras agar bisa keluar dari Malaysia, dia bersyukur karena telah dibantu sama seorang warga asal Pontianak sampai akhirnya dia bisa sampai ke Jakarta.

Sementara itu Hj. Marhaeni perempuan paruh bayah asal Lombok Tengah menuturkan pengalamannya bahwa tidak menyangka akan mengalami penipuan dan pemalsuan dokumen oleh agen tidak resmi yang membuatnya terlantar di Malaysia selama 28 hari, selama di Malaysia Marhaeni diperlakukan tidak manusiawi, ketika salat selalu diteriakin, dipaksa untuk mengganti uang dokumen sebesar 1000 ringgit, bahkan sering mendapatkan perlakuan kasar.

“Saya ingin secepatnya kembali ke Lombok, kangen sama keluarga disana” ungkapnya. Ingin membuka usaha jualan gorengan dengan uang yang diperoleh dari Kementerian Sosial sebesar 1 juta, kapok tidak mau ikut apalagi percaya dengan agen yang mengatas namakan PJTKI”, lanjutnya.

Tim Reaksi Cepat akan terus memantau perkembangan ketiga korban sampai akhirnya dipertemukan oleh keluarganya masing – masing, kecuali Marhaeni akan ditampung di RPSW Pasar Rebo sampai ada rujukan dari Dinas Sosial NTB

Baca Selengkapnya - Korban Trafficking, Seorang Nenek berusia 62 Tahun

Leaders and Advisors "Fahry W Lamato & Pepen Sumpena"

Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat.Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras.
Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika
kesempatan bertemu dengan kesiapan.................!

Baca Selengkapnya - Leaders and Advisors "Fahry W Lamato & Pepen Sumpena"

Walikota Tomohon Divonis Sembilan Tahun Kurungan

Wali Kota  Tomohon nonaktif, Sulawesi Utara, Jefferson Soleiman M Rumajar, divonis sembilan tahun kurungan pejara dan denda Rp 200 juta oleh Mejelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (10/5)."Mengadili dan menyakini bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terdakwa Jefferson dengan pidana  sembilan tahun dan denda 200 juta bila denda tersebut tak dibayar maka diganti kurungan pidana salama 2 bulan," kata Majelelis Hakim yang diketuai Jupriyadi.

Selain itu juga, hakim menghukum terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 31,6 miliar. "Bila terdakwa tak membayar dalam waktu satu bulan, maka harta benda terdakwa akan disita. Bila harta tak mencukupi, maka akan di pidana selama 2 tahun," tambah Jupriyadi.

Adapun hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa adalah telah menggunakan uang pemerintah sesuai peruntukannya yang merupakan perbuatan yang tidak proporsional. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dan belum pernah dihukum.

Atas perbuatannya, terdakwa bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU nomor 20 tahun 2001) juncto pasal 55 ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.

Seperti diketahui sebelumnya, menurut jaksa, Jefferson terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam kasus korupsi APBD Kota Tomohon 2006-2008. Dirinya  merintahkan Bendahara Umum Daerah Tomohon, Frans A Sambow bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Yan Lamba menarik kas daerah Tomohon senilai total Rp 30,8 miliar selama 2006-2008 untuk kepentingan pribadi Jefferson.

Selain itu, Jefferson terbukti menggunakan dana bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan lain, yakni membayar tagihan tiket yang dipakai pribadi dan keluarganya total senilai Rp 1,8 miliar kepada PT Maesa Matuari. Dana bansossenilai Rp 702,2 juta juga digunakannya untuk membayar pembelian karangan bunga untuk keperluan Jefferson dan keluarganya selama 2006-2008.

Baca Selengkapnya - Walikota Tomohon Divonis Sembilan Tahun Kurungan

Memalukan! DPR Menjadi Bahan Ketawaan Di Australia Gara-Gara Email

Kunjungan Komisi VIII DPR ke Melbourne-Australia dengan alasan Studi Banding menjadi lelucon di Youtube. Salah satu yang menjadi pangkal sebabnya yakni alamat email Komisi8@yahoo.com. Bagaimana ceritanya? Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan juga di Youtube, Rabu (4/5/2011), rombongan Komisi VIII DPR melakukan studi banding ke Australia pada 26 April-2 Mei 2011 kemarin, bertempat di KJRI Melbourne.

Di negeri Kanguru itu, Komisi VIII beralasan hendak melakukan studi banding dalam rangka menggodok RUU Fakir Miskin. Anggaran kunjungan ditaksir mencapai Rp 800 juta. Nah, protes atas kunjungan ini sempat datang dari para pelajar Indonesia di Australia, hingga kemudian akhirnya Komisi VIII membuat audiensi.

Cerita dimulai, bertempat di KJRI Melbourne, pada Rabu 27 April malam waktu setempat, dengan percaya diri Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding membuka diskusi. Sejumlah program dan tujuan kunjungan dipaparkan politisi PKB itu.

Hingga akhirnya sampai kepada sesi tanya jawab. Seperti sudah dipaparkan PPI Australia dalam siaran persnya, mereka mempersoalkan agenda kunjungan dan waktu kunjungan. Saat kunjungan DPR dilakukan, Parlemen Australia tengah berlibur, ditambah lagi Komisi VIII sama sekali tidak mengagendakan bertemu dengan pihak pemerintah Federal Australia yang menangani langsung urusan kemiskinan.

Pertanyaan-pertanyaan datang mengalir ke Komisi VIII. Hingga akhirnya dengan alasan waktu habis, diskusi diakhiri. Namun saat itu banyak pertanyaan yang belum dijawab.

“Prinsipnya kita anggota Komisi VIII terbuka atas semua masukan,” kata seorang pria yang berdiri di depan dan memegang mike.

Saat itu, tiba-tiba seorang pelajar memotong ucapan anggota Komisi VIII tersebut. Dia meminta alamat email para anggota dewan. Anggota DPR itu pun menjawab, kepada para pelajar akan diberi alamat email Komisi VIII.

Ada juga celetukan yang meminta agar tiap anggota dewan memberi alamat email masing-masing. Namun anggota Komisi VIII sepertinya sudah sepakat. Alamat email yang diberikan alamat resmi Komisi VIII.

Dalam video di Youtube bertajuk ‘Email resmi Komisi 8 DPR RI’ juga terlihat, anggota DPR berjaket hitam sibuk meminta kepada stafnya dan juga rekannya, apakah alamat email Komisi VIII. Hingga akhirnya keluar ucapan dari seorang anggota DPR perempuan, “Alamat email Komisi VIII @yahoo.com.”

Dalam video yang diunggah PPI Australia pada 30 April itu, ucapan soal alamat email ini diulang beberapa kali. Diselipkan kata-kata “What??” dan “Sekali lagi, Bu?”, atas penyebutan alamat email itu. Seolah tidak percaya, parlemen Indonesia memakai alamat email gratisan bukan ‘go.id’ seperti lazimnya.download

“Komisi 8 @yahoo.com,” ucap ibu itu. Keriuhan sempat terjadi. Para pelajar meminta kejelasan alamat email, hingga kemudian seorang pria mengulang dengan keras alamat email itu.

“Ya itu, alamat staf ahli Komisi,” imbuh pria yang memegang mike.

Video yang diunggah di youtube itu sejatinya dipakai sebagai alat sindiran. Hingga kini sudah ada 6.178 orang yang melihat video itu. Lalu apakah alamat email resmi Komisi VIII DPR? Belum ada yang tahu.

Persoalan muncul, ternyata alamat email itu tidak ada. Detikcom yang juga mencoba berbagai kombinasi alamat email KomisiVIII@yahoo.com, Komisi8@yahoo.com, juga Komisidelapan@yahoo.com memastikan tidak ada alamat email itu yang dipegang anggota dewan yang terhormat.

Hanya saja, dari satu alamat email yakni Komisi8@yahoo.com memberikan balasan. Isinya menegaskan email itu tidak dipegang oleh anggota dewan.

“Terima kasih untuk email anda tapi mohon maaf ini bukan email resmi Komisi VIII DPR-RI sebagaimana disebutkan dalam pertemuan Komisi VIII dengan PPIA di Melbourne. Namun jika anda tetap ingin menyampaikan masukan, keluhan, atau apapun saya akan kompilasi meskipun belum tahu caranya bagaimana untuk menyampaikannya ke Komisi VIII DPR-RI,” demikian isi balasan email itu.

Baca Selengkapnya - Memalukan! DPR Menjadi Bahan Ketawaan Di Australia Gara-Gara Email

Ricuh, Warga Hadang Eksekusi Lahan PTPN

SUMUT- Eksekusi lahan di Desa Hevetia, Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumatra Utara, Selasa (19/4) diwarnai kericuhan. Ratusan warga menghadang tim eksekusi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam saat akan membacakan surat putusan eksekusi lahan seluas 74 hektare.

Pembacaan surat putusan eksekusi oleh juru sita Oloan Sirait terhadap lahan eks HGU PTPN II ini tetap digelar dengan pengawasan ketat puluhan polisi. "Eksekusi berdasarkan putusan Peninjauan Kembali yang dimenangkan ahli waris Nyonya Titin Kurniati Rahayu," kata Oloan. 

Saat petugas hendak melakukan pembongkaran, warga langsung melakukan perlawanan. Kericuhan tak dapat dihindarkan. Menurut warga, putusan pengadilan yang memenangkan Titin Kurniati Rahayu sebagai pemilik tanah ini dianggap tidak sah karena surat bukti kepemilikan tanah hanya berupa saliannya saja.

Setelah kedua pihak berdialog, akhirnya sebanyak 60 kepala keluarga yang tinggal di lahan tersebut pasrah dan mengosongkan rumahnya.

Baca Selengkapnya - Ricuh, Warga Hadang Eksekusi Lahan PTPN

Walikota Medan Rahudman Aniaya Masfar Sikumbang Pegawai Bapemas

MEDAN - Orang nomor satu di Pemerintah Kota (Pemko) Medan, dituding kuat menganiaya Masfar, penduduk Kompleks Perumahan Taman Ubud, Jalan Menteng Raya II, melalui orang suruhan Rahudman. Akibat penganiayaan itu, bagian wajah dan tangan Masfar luka bakar disiram soda api. Saat ini pihak Rumah Sakit Columbia Asia, Jalan Listrik Medan, tengah merawat korban secara intensif.

Dibalik peristiwa dugaan perselingkuhan antara istri Walikota Medan, Yusriani Br Siregar dengan Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemrovsu), Masfar Sikumbang menjurus penganiayaan dan berbuntut panjang.

Bahkan kasus tersebut tengah ditangani kepolisian dengan surat tanda penerima laporan (STPL) Nomor: STPL/1033/IV/2011/SU/Resta Medan, tertanggal 25 April 2011. Saat ini polisi telah memeriksa saksi pemilik rumah makan Sundarin tempat korban dianiaya, serta istri korban, Sri Listrikaningsih, untuk pengusutan lebih lanjut.

Kabar perselingkuhan Yusriani dengan Masfar menjadi bahan gunjingan di lingkungan Pemko Medan dan Pemprovsu, bahkan menjadi isu terhangat di masyarakat. Apalagi, hal ini menyangkut jabatan walikota, yang bisa-bisa terancam posisinya. Karena keluarga korban diindikasikan akan menuntut kasus tersebut hingga tuntas.

Isu yang menimpa Rahudman, ternyata ditepis olehnya. Dia menyangkal kasus penganiayaan itu adalah 'permainan' lawan politiknya. "Isu itu tidak benar. Ada dibalik peristiwa ini, ada oknum yang ingin menghancurkan karir saya. Kasus ini merupakan ‘permainan' politik untuk membunuh karakter saya," kata Walikota Medan, Rahudman Harahap, tadi malam.

Rahudman menuturkan, tidak pernah terpikir menyakiti orang lain, apalagi berencana menghabisi nyawa seseorang. Oleh karena itu, isu yang berkembang saat ini dan menjadi sorotan media hanya isu belaka dan muatan politis. "Jadi jangan gampang percaya, kita harus cross check dan berpikir secara objektif saja lah. Saya tau siapa dalangnya ini semua, untuk menghancurkan karir saya. Tapi hal ini kita serahkan saja kepada Allah dan yang benar pasti menang, " ujar mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Tapanuli Selatan itu.

Secara logika, kata Rahudman, tidak mungkin seorang walikota bersikap otoriter, arogan terhadap siapa saja. Kemungkinan besar kasus itu direkayasa dan ingin menjatuhkan harkat dan martabat sebagai pemimpin di daerah ini. "Jadi saya terpikir, bagaimana membangun Medan lebih baik untuk masa depan dan kota ini menjadi kondusif," ungkap Rahudman.

Disamping itu, sebut Rahudman, masih ada orang sirik melihat kinerja untuk membangun kota ini. “Saya tidak merasa terganggu, karena isu ini hanya pembunuhan karakter saya sebagai walikota. Hal ini merupakan ulah-ulah sekelompok tertentu yang sirik melihat kepemipinan saya,” ujarnya.

Begitupun, kata Rahudman, meski korban telah melaporkan kasus ini ke polisi, semua itu terpulang kepada hasil pemeriksaan nanti. "Kita lihat saja hasil pemeriksaan saksi. Dari situ polisi bisa mengembangkannya. Tapi saya merasa tidak bersalah dan saya anggap tidak ada apa-apa," cetus Rahudman.

Seperti diberitakan sebelumnya, korban Masfar mengaku dirinya akan dihabisi Rahudman, karena dituding kuat berselingkuh dengan istrinya. Selain dituding, korban pun pernah ditampar walikota ketika mengantar istrinya pulang ke rumah dinas usai menghadiri acara di Tapian Daya atau PRSU.

Dari motif kejadian itu, anak Rahudman, Linda Nora bersama rekan-rekannya masuk ke rumah secara paksa dengan mendobrak pintu rumah korban. Akibatnya, suasana di sekita kompleks tempat korban berdiam, menjadi tegang. Warga mengetahui berhamburan ke luar rumah dan melerai keributan tersebut.

Menjelang beberapa jam kemudian, telepon seluler korban berdering dihubungi seseorang. Dalam percakapan itu disaksi oleh RT setempat, kalsu oknum tersebut akan menghabisi satu keluarga Masfar. Hingga akhirnya kasus tersebut berbuntut panjang, membuat wajah dan tangan korban tersiram air keras, sehingga mengalami luka bakar.
Sumber

Baca Selengkapnya - Walikota Medan Rahudman Aniaya Masfar Sikumbang Pegawai Bapemas

2 Ribu TKI Pulang Naik Kapal

JAKARTA – JAKARTA – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) kembali akan memulangkan 2.927 TKI bermasalah dari Jeddah April mendatang.Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat menyatakan, pemerintah akan memulangkan sekaligus TKI bermasalah tersebut dari Jeddah, Arab Saudi dalam gelombang VII menggunakan Kapal Motor (KM) Labobar milik Pelni pada 25 April mendatang. Jumlah itu merupakan sisa dari 5.000 orang yang mendapatkan pengampunan (amnesti) dari Pemerintah Arab Saudi.

Sebelum dipulangkan ke tanah air, 5.000 WNI/TKI overstay dan TKI bermasalah itu sebagian pernah menghuni kolong jembatan Khandara, Jeddah. Ada yang ditampung di Tarhil (penampungan kantor Imigrasi Jeddah) dan sebagian besar berada di Gedung Madinatul Hujjat, Jeddah (bekas asrama haji yang dulu digunakan jemaah haji Indonesia.
adanya arus WNI/TKI dari tempat lain di Arab Saudi yang terkonsentrasi ke Jeddah.

"Gedung Madinatul Hujjat bisa menampung 5.000 orang yang letaknya bersebelahan dengan Tarhil dan kini hanya diisi oleh para WNI/TKI overstay untuk proses pendataan kepulangan melalui pembebasan denda serta exit permit," ujar Jumhur.

KM Labobar milik PT Pelni yang akan mengangkut pemulangan 2.927 WNI/TKI overstayer dan TKI Bermasalah berkapasitas 3.080 penumpang, berangkat dari Jakarta menuju Jeddah pada Minggu (10/4) dan akan tiba di Pelabuhan Jeddah pada Rabu (25/4).

Pemulangan 2.927 WNI/TKI overstayer dan TKI bermasalah dengan KM Labobar itu, lanjut Jumhur, membutuhkan biaya sebesar Rp24,5 Miliar yang keseluruhannya ditanggung pemerintah. Adapun penanganan di lapangan melibatkan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan BNP2TKI.

Ditambahkan, di seluruh Arab Saudi kini ada sekitar 40-50 ribu WNI/TKI Overstay dan TKI bermasalah. Dari jumlah itu yang ada di Jeddah saja lebih 25 ribu orang, akibat adanya arus WNI/TKI dari tempat lain di Arab Saudi yang terkonsentrasi ke Jeddah.

Sumber

Baca Selengkapnya - 2 Ribu TKI Pulang Naik Kapal

Leader

Fahry W Lamato Ireine Kaunang

Baca Selengkapnya - Leader

Indonesia

Baca Selengkapnya - Indonesia